Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 yang semula diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pemkot setempat sebesar Rp71,6 miliar dipangkas sekitar Rp1,3 miliar, sehingga menjadi Rp70,3 miliar.
“Tadi siang (Minggu, 17/5) sekitar pukul 11.00 WIB, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya diteken, namun sekarang masih dalam penomoran,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya, Purnomo di Surabaya, Minggu (17/5).
Ia berharap Senin (18/5) NPHD tersebut bisa diterima sekaligus penandatanganan Berita Acara agar dana tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening KPU di Bank Jatim.
Menurut dia, anggaran yang dipangkas (dipotong) itu adalah uang saku di setiap acara bimbingan dan teknis (bimtek) yang digelar KPU Surabaya.
“Pada setiap bimtek ada anggaran uang saku, dengan maksud untuk memfasilitasi PPK yang kebetulan lokasinya jauh dari lokasi bimtek, ataupun kantor KPU. Sebetulnya masih ada uang transport, namun jumlahnya hanya Rp25 ribu per orang,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, ada beberapa program yang dihapus, seperti gerak jalan di tingkat kecamatan atau Focus Group Discussion (FGD) untuk media.
Ia menjelaskan jalan sehat di tingkat kecamatan itu dibutuhkan agar masyarakat lebih merasakan pesta demokrasi yang hendak dilakukan di Kota Surabaya.
“Ketika muncul keramaian saat jalan sehat, masyarakat akan bertanya-tanya dan disitulah kita informasikan kalau Surabaya akan ada pilkada. Ada banyak cara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi,” katanya.
Sedangkan untuk FGD, lanjut dia, pihaknya mengharapkan untuk menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi dengan media terkait dengan penyelenggaraan pilkada.
“Walau memang sudah ada media gathering, keberadaan FGD dibutuhkan untuk lebih memahami karakter dari masing-masing media dan bagaimana KPU Kota Surabaya dapat menyediakan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas,” ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan Program, Keungan dan Logistik, Miftahul Ghufron mengatakan NPHD yang sudah ditandatangai Wali Kota Surabaya sudah diserahkan ke KPU untuk ditandatangani oleh Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin. Bagian Hukum Pemkot mengantarkan langsung NPHD tersebut ke KPU.
“Jadi NPHD sudah selesai. Paling lambat besok dana itu sudah masuk ke rekening yang ditentukan,” katanya.
Dengan cairnya dana tersebut, KPU siap menggunakannya untuk keperluan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pilkada Surabaya yang sudah dilakukan sejak Februari 2015.
Selama itu, KPU terpaksa meminjam uang terlebih dulu ke APBN dari dana KPU. Padahal seharusnya dana tersebut tidak boleh dipakai untuk pelaksanaan Pilkada.
“Nilainya puluhan juta, makanya kita harus segera kembalikan karena sebenarnya tidak boleh dipakai untuk membiayai pilkada,” katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui wartawan di Taman Flora, menyatakan NPHD dana Pilkada semuanya sudah siap. “Sudah semua sudah siap,” katanya.
Ia menyatakan bahwa pemkot akan mencairkan dana untuk pesta demokrasi warga Surabaya tanpa melebihi batas waktu yang ditentukan. “Ya kita siap cairkan,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
