Jakarta, Aktual.com – Gagalnya proses konsolidasi masyarakat sipil (civil society) dinilai menjadi salah satu pemicu tersendatnya perkembangan demokrasi di tanah air.
Pendapat ini dikemukakan oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam diskusi “Peluang dan Tantangan Demokrasi ke Depan” di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (11/12).
“Ada tiga yang membuat demokrasi Indonesia tertatih, yaitu warisan kolonialisme, sistem otoriter yang terlalu lama sejak 1940 hingga 1998, dan kegagalan konsolidasi politik sipil,” kata Syamsuddin.
Ia mengatakan kegagalan konsolidasi politik sipil itu sudah terlihat sejak 1998 ketika Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X gagal mencapai konsensus politik.
Menurut dia, kegagalan konsolidasi di tingkat elit itu menandakan melembaganya sikap saling curiga elemen sipil yang berlanjut hingga saat ini.
“Esensinya kegagalan sipil membangun konsensus, politik mau dibawa kemana dan sistem yang mau dijalankan seperti apa. Saya nilai fenomena transisi demokrasi sampai saat ini munculnya pembelahan politik yang kelihatannya sampai 2019,” ujarnya.
Haris mengajak masyarakat menarasikan kembali konsolidasi politik sipil karena kekuatan demokrasi yang dahsyat adalah elemen politik sipil.
Namun dia menilai, dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, kelompok politik sipil di Indonesia cukup kuat meskipun sering “masuk angin” dan terkooptasi khususnya di tingkat lokal.
“Konsolidasi demokrasi yang berjalan bagaimana masyarakat sipil harus otonom atas dua pihak yaitu masyarakat politik atau negara dan masyarakat ekonomi dalam hal ini pasar,” ujarnya.
Dia juga menilai penyebab demokrasi Indonesia stagnan dalam dua dekade adalah terjadinya oligarki politik dan oligarki ekonomi, yang terjadi di tingkat nasional serta lokal.
Menurut dia, jangan bayangkan pasca-reformasi masyarakat menikmati kedaulatan rakyat dan kebebasan sipil karena demokrasi sudah di intervensi oligarki.
“Misalnya di Pilkada, calon yang diusung parpol adalah yang penting memberikan kontribusi rente kepada elit politik. Dampaknya, Pilkada menjadi ‘panen raya’ bagi para elit politik,” katanya.
Dia menilai perlu dukungan kolektif dalam membenahi sistem demokrasi Indonesia misalnya pihaknya bekerja sama dengan KPK dalam membenahi parpol yang disebut sistem integritas partai politik.
Haris mengatakan selama ini salah satu episentrum korupsi ada di parpol, padahal parpol menjadi sarana rekrutmen calon pemimpin bangsa.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
