Ratusan calon jamaah haji dan umroh  menggelar aksi damai di depan kedutaan Arab Saudi, Jakarta, Kamis (3/10). Dalam aksinya mereka menolak kebijakan aturan biometrik untuk pengajuan visa umrah melalui Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel yang ada di Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Penerapan aturan visa biometrik dinilai cenderung prematur dan mengabaikan aspek kesiapan infrastruktur penunjang, khususnya bagi kalangan biro perjalanan haji dan umroh yang berbasis di wilayah timur.

Menurut Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh (Amphuri) Sulampua Azhar Gazali, aturan yang diterbitkan otoritas Arab Saudi itu bahkan berpotensi membuat jadwal pemberangkatan jemaah jadi berantakan.

Pasalnya aturan baru itu mewajibkan seluruh jemaah untuk melakukan perekaman biometrik secara langsung pada kantor VHS Tasheel yang hanya ditempatkan di ibu kota provinsi.

“Persoalannya adalah, jemaah itu sebagian besar dari daerah yang jaraknya jauh dari kantor VHS Tasheel,” ujar Azhar Gazali, Rabu (19/12).

“Belum lagi jemaah mesti mengurus paspor dan beberapa persyaratan lainnya untuk umroh. Sangat memberatkan jemaah, jadwal keberangkatan bisa berantakan, ujungnya biro travel yang disalahkan,” sambung dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid