Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali/SDA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018). JK menganggap apa yang dilakukan KPK saat itu tidak tepat. Apa yang dilakukan Suryadharma sudah sesuai aturan. Dimana dalam kasus ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 3 tahun 2006 yang mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana operasional menteri (DOM). Dan, peraturan tersebut diperbaharui dengan Perturan Menteri Keuangan nomor 6 Tahun 2014. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenang masa kampanye Pilpres 2014 bersama Presiden Joko Widodo dan mengingatkan untuk tidak terlalu memikirkan hasil survei, melainkan mengutamakan kerja keras untuk membangun Indonesia.

“Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei, saya bilang ‘tutup’, nggak usah dibaca’. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye. Atau, memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja,” kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia Jakarta, Kamis (31/1).

JK berprinsip bahwa yang terpenting dilakukan oleh calon pemimpin bangsa adalah dengan terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita yang paling penting itu kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya,” tambahnya.

Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.

Wapres mengatakan perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.

Artikel ini ditulis oleh: