Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Joko Widodo pada debat kedua capres 2019 yang mengklaim sudah membangun infrastruktur jalan di desa mencapai 191.000 kilometer, patut dipertanyakan keabsahan dan validitasnya.
Pernyataan petahana itu membuat kaget kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sehingga perlu dicari kebenaran ucapan Jokowi agar tak terjadi pembohongan masal (hoaks).
Menurut Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, secara teroritis dan empiris data capaian yang disampaikan Jokowi patut dipertanyakan dan cenderung tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Jalan desa berada dalam wilayah kabupaten, sementara panjang jalan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia saat ini dalam kisaran 437.000 kilometer. “Jujur kami kaget dan terheran-heran, kalau mengadopsi ekspresi Jokowi,” ujar Suhendra, Selasa (19/2).
“Kalau mendapatkan sesuatu berita, info atau masalah kan selalu bilang kaget dan heran. Saya pakai istilah ini untuk mengkritisi data yang beliau sampaikan tentang jalan desa,” sambung dia.
Hendra melanjutkan, total jalan di Indonesia sejak awal tahun 1950-an sampai dengan sekarang ini dalam kisaran 530.000 kilometer (sumber Kementerian PUPR). “Ini jumlah keseluruhan mencakup jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait kondisi jalan yang tersedia di Indonesia saat ini tidak semuanya beraspal. Dari total panjang jalan di Indonesia, sekitar 530.000 kilometer hampir 45 persen jalan di Indonesia permukaan jalannya masih berupa tanah dan kerikil (sirtu).
“Jadi dengan kata lain hebat sekali dan luar biasa pemerintahan ini jika sudah dapat membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama dalam kurun waktu 3 tahun anggaran 2015-2018,” terang Suhendra.
Sehingga menurut Suhendra, jika diklaim Jokowi sudah membangun jalan sepanjang 191.000 kilometer, artinya sudah 90 persen seluruh jalan di Indonesia sudah tidak lagi tanah dan kerikil permukaannya. Dan faktanya tidak demikian. Jadi klaim Jokowi ini tidak berdasar.
“Jokowi ini memang sebagai capres ya, namun beliau juga kan Presiden RI yang aktif. Jadi kalau dengan mudahnya menyampaikan data yang keliru dalam forum kenegaraan yang dijamin UU seperti proses debat dalam Pilpres, patut disayangkan.”
“Karena hal yang seharusnya disampaikan seorang Presiden tentu memiliki makna dan dan berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat,” tutup mantan Staf Khusus Menteri PU itu menambahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
