Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang dengan total Rp4,375 miliar dari 14 orang terkait dengan penyidikan kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada tahun anggatan 2017 dan 2018.
“Selama penyidikan dalam kasus suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada tahun 2017/2018, terdapat 14 angota DPRD Provinsi Jambi, baik yang berstatus tersangka maupun saksi yang telah mengembalikan uang dengan nilai total Rp4,375 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (2/3).
Ia menyatakan bahwa pengembalian uang tersebut secara bertahap, mulai dari Rp20 juta, Rp100 juta, Rp250 juta, hingga Rp600 juta dalam sekali pengembalian.
KPK pun menghargai sikap kooperatif itu dan juga mengingatkan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya agar mengembalikan jika pernah menerima uang terkait dengan kewenangannya selama bertugas di DPRD setempat. “Hal ini akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan,” ucap Febri.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka selama 6 bulan ke depan sejak 28 Desember 2018.
Sebanyak 13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).
Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra, serta Ketua Komisi III Zainal Abidin (ZA).
Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).
Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada tanggal 28 Desember 2018. KPK telah memproses lima orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. Kedua, Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.
Ketiga, Plt. Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan. Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Terakhir, Gubernur Jambi 2016 s.d. 2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
