Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas soal evaluasi program KSP di tahun 2017 serta rencana program 2018 dengan Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara II, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/18). Moeldoko memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan KSP hingga akhir tahun 2017. RDP Ini merupakan kali pertama Moeldoko rapat di DPR sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko dilantik di jabatan tersebut pada 17 Januari 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Pemerintah keberatan dengan rencana digelarnya Ijtima Ulama III yang akan membedah permasalahan bangsa, salah satunya menyikapi masifnya kecurangan Pemilu 2019. 
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyarankan agar wacana tersebut tidak dilakukan dan harus dihentikan. Sebab menurutnya tak elok menuduh penyelenggara pemilu curang. 
“Persoalan kecurangan selalu diembuskan. TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, ada 1 lagi (brutal-red), luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, tak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” kata Moeldoko, Jumat (26/4). 
Dia menyarankan terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019 diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Moeldoko berharap persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara konstitusional. 
“Kalau pun ada kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara-cara konstitusional. Bukan dengan Ijtima, itu apa urusannya?” Kata Moeldoko. 
“Urusan politik kok dicampur-adukkan, enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat?” sambungnya.
Terkait adanya indikasi memanasnya suasana lantaran dugaan kecurangan pemilu, Moeldoko menyebut pemerintah sudah mewaspadainya.
Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi soal indikasi kecurangan tersebut. Pemerintah telah siap mengantisipasi adanya potensi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak puas hasil pemilu. 
“Kita juga mewaspadai nanti kalau ada sebuah upaya gerakan yang ingin memanfaatkan situasi atau rasa ketidakpuasan itu dialihkan menjadi sebuah gerakan. Ini juga kita harus menyiapkan diri dengan baik,” jelasnya. 
Moeldoko menegaskan, pemerintah siap menghadapi hal-hal tersebut. Ia berharap masyarakat tak menciptakan suasana yang tidak kondusif di masa-masa penghitungan suara Pemilu 2019. 
“Saya juga mengimbau jangan mencoba untuk membuat atau menciptakan cara-cara seperti itu, karena akan banyak merugikan masyarakat. Kita harus menyelesaikan dengan cara-cara ksatria, itu perlu saya sampaikan agar kita semua kembali pada terciptanya kondisi yang semua dari kita bisa menikmati dengan baik,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: