Jakarta, Aktual.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendukung wacana pembentukan tim pencari fakta guna meluruskan segala bentuk kejanggalan selama bergulirnya Pemilu Serentak 2019.
“Ketika ada civil society mengusulkan perlunya dibuat TPF (tim pencari fakta) kami menyambut sangat baik,” ujar Sudirman Said dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (26/4).
Lebih lanjut Direktur Materi dan Debat BPN itu juga berharap agar tim yang nantinya bekerja mencari kejanggalan pemilu, diisi tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen.
“Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh pihak independen yang bisa diberi akses dalam mencari akses. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini,” sambungnya.
Kata dia, sejauh ini wacana pembentukan TPF tersebut sudah mendapat lampu hijau dari lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun,” ungkap Sudirman.
“Dan ini juga cara terbaik untuk membuat cleaning house. Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipassi,” terangnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa upaya pembentukan tim tersebut tak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara yang masih berlangsung.
“Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah.”
“Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan ini harus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demorkasi kita,” tandas Mantan Menteri ESDM tersebut.
Diketahui, pengusulan dibentuknya tim khusus ramai diperbincangkan belakangan ini. Tim itu nantinya bertugas menelisik dugaan kecurangan pemilu serentak, khususnya di pot eksekutif.
Tujuannya tak lain untuk membuktikan jika penyelenggaraan pemilu Indonesia berjalan sukses dengan mengedepankan asas jujur, adil & damai.
Terutama agar rakyat tahu hak suaranya tidak dibajak atau dimanipulasi oleh pihak manapun. Tentu hal ini akan menaikan kualitas negara dalam berdemokrasi.
Terlebih, informasi kecurangan-kecurangan tersebut terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Fenomena ini pun semakin disorot publik lantaran dinilai sangat mencederai demokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
