Jakarta, Aktual.co —Warga Jakarta diminta mengawasi ketat DPRD DKI, terutama jelang paripurna hasil kerja pansus angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menduga hak angket saat ini sudah menjadi bola liar dan berpotensi dimanfaatkan siapa saja. “Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Anggota dewan sangat rawan masuk angin,” ujar dia, Rabu (1/4).
Syam curiga kalangan DPRD sudah mulai tidak kondusif, dengan menggelar sejumlah rapat secara tertutup. Termasuk rapat Badan Musyawarah (Bamus) siang ini (1/4) yang digelar tertutup di ruang Serbaguna lantai III gedung DPRD DKI.
“Bayangin, rapat Bamus saja harus digelar tertutup. Bamus itu kan agendanya hanya penentuan jadwal paripurna saja. Sudah tidak ada lagi substansi pembahasan di sana,” ujar Syam.
Padahal, kata dia, rapat Bamus sebelumnya untuk penentuan jadwal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur DKI untuk tahun 2014 saja digelar terbuka.
Sambung dia, tidak ada jaminan sikap anggota dewan bakal tetap konsisten terkait paripurna. Dua belah pihak, baik yang pro ataupun menolak angket, dipastikan akan lakukan gerilya untuk saling cari pengaruh. “Jeda waktu dari pelaporan hasil kerja pansus angket untuk diajukan ke paripurna relatif terbuka lebar untuk membangun komunikasi termasuk upaya deal-deal politik bagi DPRD,” ujar dia.
Potensi berubahnya sikap politisi Kebon Sirih, ujar dia, bisa terjadi karena faktor barter kekuasaan, proyek, sampai yang bentuknya tunai. “Karena itu penting bagi masyarakat untuk ekstra mengawas gerak gerik anggota DPRD.”
Diketahui, hari ini DPRD DKI memutuskan mengundur sidang paripurna angket. Dari awalnya dijadwalkan digelar Kamis (2/4) besok, menjadi Senin (5/4) pekan depan.
Anggota Pansus Angket, Abdul Ghoni beralasan paripurna diundur karena sebagian fraksi tengah sibuk kongres dari partainya masing-masing. Alasan lainnya, pimpinan dewan masih menunggu Pansus Angket melengkapi semua dokumen yang akan dikaji di paripurna.
Ghoni membantah penundaan terjadi karena ada lobi-lobi politik untuk gagalkan paripurna. “Enggak ada lobi-lobi politik. Saya pikir positif aja tidak akan ada seperti itu. Ini kebersamaan fraksi-fraksi saja,” ucap dia, di DPRD DKI, Rabu (1/4).
Dugaan adanya lobi-lobi untuk menggagalkan paripurna mencuat, mengingat pentingnya paripurna itu. Karena di situlah nanti DPRD bakal menentukan sikap, apakah hasil investigasi angket Ahok akan berlanjut ke pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) atau kandas.
Anggota pansus angket lainnya, Syarief, mengatakan di proses HMP itulah bakal muncul dua pilihan terhadap nasib Ahok. Yakni hanya mendapat teguran keras atau dimakzulkan. “Anggota Pansus masih merumuskan,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
