Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, setidaknya ada 65 daerah yang belum mengalokasikan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya.
Hal itu diungkapkan Husni saat rapat konsultasi dengan Komisi II DPR dengan agenda pembahasan perkembangan draft peraturan KPU yang sedang disusun oleh KPU, di Ruang Sidang Komisi II, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).
“Kita menyiapkan 269 provinsi dan kabupaten/kota yang akan gelar pilkada secara serentak, tapi ada 65 daerah belum mengalokasikan anggrannya dalam APBD 2015,” ujar dia.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II Rambe Kamarulzaman, anggota langsung menyoroti masalah biaya pilkada di 65 daerah yang belum menganggarkannya.
“65 daerah ini persoalan serius, bahwa di undang-undang pembiayaan dibebankan ke APBD. Kalau enggak ada, ini masalah serius,” tegasnya.
Dirinya merekomendasikan agar pimpinan rapat segera mengagendakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, KPU dan Bawaslu untuk mencri jalan keluar untuk 65 daerah tersebut. “Saya usulkan ke pimpinan agar kita harus rapat dengan mendagri, menkeu, KPU dan Bawaslu untuk mencari jalan keluar agar pilkada nggak gaduh,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
