Jakarta, Aktual.com – Juru Kampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Edo Rakhman mengharapkan kepemimpinan baru presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2020, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, memastikan terwujudnya penghentian total pemberian izin korporasi di hutan primer dan lahan gambut.
“Kebijakan untuk menghentikan total pemberian izin kepada korporasi pada hutan primer dan lahan gambut, harus segera di wujudkan, termasuk melakukan penegakan hukum keras kepada korporasi-korporasi yang kurang ajar dan melakukan perampasan, perusakan sumber kehidupan masyarakat dan juga menghukum korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan,” kata Edo, Senin (1/7).
Untuk menjawab ketimpangan penguasaan lahan, maka pemerintah ke depan harus menjamin masyarakat diberi akses kelola yang lebih besar, termasuk di lahan gambut.
Pemerintahan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin juga didorong untuk melindungi wilayah pesisir dari kegiatan ekstraktif.
“Kami juga mendesak presiden agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi wilayah 0-4 mil sebagai fishing ground nelayan kecil atau nelayan tradisional sehingga harus dibebaskan dari kegiatan industri ekstraktif,” ujarnya.
Menurut dia, laut Indonesia harus bebas dari penangkapan ikan secara ilegal dan juga harus bebas dari sampah.
Artikel ini ditulis oleh:
