Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo akan bertemu para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada Juli 2019, salah satu pembahasannya terkait kemungkinan penambahan anggota koalisi.
“Pertemuan antara Presiden terpilih dengan para ketua umum partai yang meskipun belum dijadwalkan, namun saya yakini di bulan Juli,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7).
Menurut dia, dalam pertemuan itu akan dibahas apakah koalisi perlu ada penambahan anggota atau tidak, kalau nambah maka berapa jumlahnya dan siapa saja.
Pembahasan itu, menurut dia, harus dilakukan karena tidak semua parpol akan masuk dalam KIK karena diperlukan mekanisme “check and balances” di parlemen.
“Tidak semua parpol bakal masuk, nanti mekanisme ‘check and balances’ tidak berjalan di DPR kalau kebanyakan partai ada di koalisi pemerintah,” ujarnya pula.
Arsul menjelaskan posisi saat ini adalah 60,7 persen suara partai adalah pendukung Jokowi-Ma’ruf, sedangkan di koalisi Prabowo-Sandi sekitar 39,3 persen.
Menurut dia, akan dibahas apakah dengan posisi suara 60,7 persen itu sudah cukup atau belum untuk pemerintahan ke depan, kalau dianggap cukup maka tidak perlu ditambah dan kalau dianggap belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan, maka mungkin bisa nambah.
“Karena kalau bertambah satu itu, sudah di atas 70 persen bahkan mungkin mendekati 75 persen. Kalau tambahnya banyak maka nanti tidak ada mekansime ‘check and balances’ di parlemen dan itu tidak baik untuk demokrasi,” katanya lagi.
Dia menilai, kalau pun ada penambahan anggota koalisi, maka lebih baik jumlahnya hanya satu partai.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
