Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat menghadiri puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido Bogor, Kamis (12/7).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyebutkan sampai saat ini telah mengentaskan setidaknya 6.500 desa tertinggal.

“Dari sensus data BPS awal tahun lalu, kami berhasil mengentaskan 6.500 desa tertinggal dari target 5.000 desa,” katanya di sela workshop “Pengawasan Program Inovasi Desa” di Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut dia, Kemendes PDTT ditargetkan mengentaskan sebanyak 5.000 desa tertinggal dan menciptakan 2.000 desa mandiri hingga akhir periode lima tahun ini.

Artinya, kata dia, Kemendes PDTT telah melampaui target pengentasan desa tertinggal itu, termasuk penciptaan desa mandiri yang kini mencakup 2.700 desa.

Capaian-capaian lainnya, ia mencontohkan pengangguran terbuka di desa yang semakin sedikit, kemudian pendapatan per kapita masyarakat desa selama empat tahun belakangan naik hingga 50 persen.

Angka “stunting”, lanjut dia, juga turun dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 30,7 persen, dan jika upaya bisa dilaksanakan secara konsisten maka kurang dari 10 tahun bisa bebas dari “stunting”.

Meski demikian, Eko mengakui pekerjaan rumah (PR) yang dihadapi kementerian itu masih sangat banyak karena pengembangan desa tidaklah mudah.

“Kendalanya, pertama ‘education’. Rata-rata masyarakat desa kan tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP),” katanya.

Kedua, kata dia, perlu pendampingan agar program pengembangan desa berjalan, termasuk perlunya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendampingi.

Apalagi, kata dia, jumlah desa di Indonesia sangat banyak, mencapai 74.957 desa sehingga perlu peran serta banyak pihak, termasuk perguruan tinggi untuk ikut menggarap beraama.

“Kami bikin Fortides (Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa) yang anggotanya 100 universitas. Tahun lalu, mereka ngirim 75.000 mahasiswa untuk kuliah kerja nyata (KKN) tematik,” kata Eko.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan