Medan, Aktual.co — Kebijakan kenaikan harga BBM yang kembali dilakukan pemerintah menuai kritik. Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK dinilai semakin menunjukkan wataknya yang pro kepada pasar.
“Pemerintah Jokowi-JK menegaskan wataknya yang pro pasar. Jokowi tidak membuktikan visinya menuju Indonesia yang berdikari, khususnya di sektor migas. Penggunaan bahan bakar untuk subsidi masih saja dibiarkan, tidak dikendalikan hingga benar-benar digunakan rakyat,” ujar Ketua Cabang GMKI Cabang Medan Ruben Panggabean kepada Aktual.co, Senin (30/3).
Menurut Ruben, kenaikan kembali harga bahan bakar minyak adalah bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan harga bahan bakar mempengaruhi naiknya bahan kebutuhan pokok. Karena semakin mahalnya ongkos industri.
Selain kepada rakyat, kata Ruben, Jokowi dengan kebijakan menaikkan BBM telah ‘membunuh’ para pengusaha kecil atau industri rumah di pedesaan dan pinggir kota. “Hal ini akan membuat semakin bertambahnya pengangguran pada Usia produktif,” tandas Ruben.
Menurutnya, nasionalisasi sektor migas sebagai wujud kedaulatan pemerintah atas tanah dan kekayaan alamnya sendiri harus segera dilakukan.
“Oleh karenanya, kami mahasiswa di Medan pada Rabu (1/4) nanti turun ke jalan melakukan aksi penolakan,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
