Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) , Marwan Batubara, mengatakan pemerintah tidak bisa memaksakan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Kata Marwan, pemerintah tidak boleh hanya membuat pertimbangan pembangunan pelabuhan tersebut untuk kebutuhan industri dan ekspor impor barang.
Marwan mengingatkan pembangunan tersebut harus dibatalkan atau dipindahkan jika tidak memperhatikan soal energi dan pangan. “Tapi di sisi lain energi dan pangan tidak perhatikan, ini harus dibatalkan, di-riview untuk relokasi,” ujar Marwan saat diskusi bertajuk ‘Kontroversi Cilamaya’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/3).
Terkait soal pemindahan lokasi tersebtu, Marwan menegaskan pemerintah harus memiliki peran dominan untuk melakukan kajian dan tidak boleh menyerahkannya begitu saja kepada pihak swasta.
“Tidak juga lalu kalau ditolak kemudian batal, untuk pindah. Soal pindah perlu ada peran pemerintah yang dominan untuk melakukan kajian. Tidak hanya menyerahkan kepada JICA ( Japan International Coorporation Of Agency). JICA ini kepentingannya hanya bisnis,” kata Marwan.
Artikel ini ditulis oleh:
