Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan Letter of Credit (L/C) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO), batubara, mineral (termasuk timah), dan migas. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mendukung pengusaha ekspor untuk melakukan hilirisasi dan nilai tambah bagi komoditasnya.
Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin, Suharyadi mengatakan penerapan LC tersebut dapat memperbaiki pencatatan ekspor Indonesia. Namun menurutnya, penerapan L/C tersebut juga seharusnya didukung pemerintah melalui proses hilirisasi yang lebih baik.
“Sekarang hilirisasi bagi komoditas-komoditas yang masuk dalam aturan L/C itu belum optimal, tidak heran kalau pengusaha yang bergerak di sektor-sektor tersebut menentang kebijakan L/C,” ujar Suharyadi di Menara Kadin Jakarta, Jumat (27/3).
Lebih lanjut dikatakan dia, jika pemerintah memberikan dukungan hilirisasi pada sektor-sektor tersebt, menurutnya para pengusaha itu tidak akan menolak kebijakan L/C.
“Sejauh ini kan belum sempurna, contohnya saja hilirisasi produk CPO yang sampai sekarang masih sedikit dukungannya,” jelasnya.
Mengenai beberapa perusahaan yang meminta pengecualian untuk tidak melakukan L/C, Suharyadi mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Namun, menurutnya pengecualian tersebut jangan sampai selamanya diberikan oleh pemerintah.
“Karena mereka pemain utama, sehingga bergaining power tinggi. Pemerintah boleh saja melakukan pengecualian, tapi harus dikasih batas waktu tertentu, jangan sampai selamanya mendapat pengecualian L/C,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan melalui peraturan 04/M-DAG/PER/1/2015 mewajibkan ekspor CPO, batubara, mineral (termasuk timah), serta minyak dan gas bumi untuk melakukan L/C. Selain untuk kelengkapan catatan ekspor, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menilai bahwa peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
