Jakarta, Aktual.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar Rp12 miliar pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2020.
Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana di Jakarta, Sabtu, mengaku heran setelah mengetahui dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 mengenai plafon anggaran tersebut.
Hal itu karena nilainya membengkak dari 2019 ini sebesar Rp200 juta.
“Kami akan memperjelas hal tersebut dalam rapat komisi anggaran. Kami mau tanyakan Rp12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli, daripada sewa?” katanya.
William menjelaskan dalam anggaran 2019, pemerintah DKI hanya menyewa antivirus dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 juta dan hal itu telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta 2016-2018 atau sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan besaran anggaran yang sama.
Namun, untuk anggaran 2020, diajukan plafon anggaran untuk membeli lisensi software dan antivirus tersebut dengan anggaran meningkat 60 kali lipat yang menurutnya harus dipertanggungjawabkan.
“Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan. Karenanya kami pastikan untuk apa anggaran sebesar itu. Apakah untuk antivirus saja atau buat yang lain?” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nurrahman mengatakan anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk antivirus tapi juga lisensi Microsoft Office hingga pembelian lisensi database aplikasi kependudukan (Oracle).
Nurrahman menuturkan untuk antivirus akan digunakan di 267 kantor kelurahan, 44 kantor kecamatan hingga kantor-kantor suku dinas Dukcapil di setiap wilayah DKI Jakarta.
Dia belum mengetahui rincian detail anggaran tersebut, tapi pihaknya menyebut ada tiga komputer di setiap kantor dengan anggaran total sekitar Rp1 miliar.
Anggaran cukup besar ditujukan untuk lisensi Microsoft Office dengan anggaran mencapai Rp4 miliar.
Anggaran yang cukup besar, dianggarkan untuk lisensi database Oracle yang mencapai sekitar Rp6,4 miliar dan juga tengah dikembangkan aplikasi di situs dan android untuk memudahkan warga dalam mengurus catatan kependudukan.
“Lisensinya itu mahal, satu server. Dia kan hitungannya per prosesor. Satu server itu 16 prosesor, 16 core. Untuk pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp800 juta, tinggal dikali kurang lebih Rp6 miliar,” ujar Nurahman.
Lebih lanjut, Nurrahman mengatakan aplikasi kependudukan berbasis android bernama Alpukat Betawi itu sudah bisa diunduh oleh warga.
“Tapi perlu license untuk Oracle-nya. Untuk lanjutannya harus ada izinnya agar legal ya,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
