Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan pemerintah tidak serius dalam menangani kenaikan nilai mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang saat ini sedang terjadi.
“Pemerintah tidak serius mengurus masalah pelemahan Rupiah. Enam paket kebijakan yang dikeluarkan kurang berpengaruh untuk menurunkan dolar AS,” kata Irawan dalam seminar nasional Dukungan Asbanda dalam Transformasi BPD Menuju “Regional Champion” di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurut dia, seharusnya dilakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kerap menggunakan dolar AS.
“Yang paling ‘lahap’ menggunakan dolar itu BUMN. Itu setiap transaksi suka menggunakan dolar, ya, tentu mereka harus dikontrol,” kata Irawan.
Selain itu, dia berpendapat bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72 triliun pada BUMN merupakan kebijakan yang tidak logis.
Menurut Irawan, akan lebih berguna jika dialihkan ke kredit usaha rakyat (KUR).
Irawan juga menyayangkan pernyataan sejumlah pihak di pemerintahan yang mengatakan bahwa KUR tidak akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
“Suku bunga rata-rata masyarakat ASEAN 2–4 persen, di Indonesia 9–10 persen, lalu suku bunga kredit ASEAN 3–7 persen, kita lebih tinggi lagi. Kalau pemerintah bilang itu (KUR) tidak bermanfaat, itu fatal,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
