Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Golkar Mahyudin, merasa langkahnya mendukung keputusan pemerintah tidak salah.
Langkah tersebut telah sesuai legalitas formal. Golkar dimintanya untuk tak semakin ricuh dengan membuat berbedaan antar kubu semakin tajam.
“Jangan isu ini dikembangkan, kader diseret pecah. Golkar lebih baik berbenah dan cukup diselesaikan secara hukum mengikuti legitimasi pemerintah,” katanya, di Jakarta, Rabu (25/3).
Mahyudin menghimbau semua kader dan pimpinan bekerja seperti biasa dan tidak ikut dalam pusaran konflik. Para pihak yang berkonflik juga diminta tak menghasut kader untuk saling hantam.
Sebagai kader Golkar, dirinya siap memperjuangkan kebesaran Golkar. Namun sayangnya, ketika berada di Kubu Munas Bali ia diperintahkan membuat pernyataan dukungan bermaterai.
“Saya dipilih rakyat, dipilih anggota untuk pimpinan MPR. Di sini saya tak menyerang Bali dan Ancol, saya yang diserang,” katanya.
Langkah rotasi yang dilakukan kubu Ical di parlemen dianggap tak sehat dan menjadi tolak ukur ketidakdewasaan dalam politik. Sebab, setelah SK Menkumham keluar, otomatis kepengurusan lama tidak berlaku. Sehingga, hak eksekusi ritasi fraksi dan pimpinan seharusnya berada pada kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
“Jika para pimpinan serang-serangan maka akan ada ancaman kepada kader, tidak akan kooperatif.”
Artikel ini ditulis oleh:
