Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengkritik keras cara kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI. Yang kerap baru ‘sibuk’ bekerja di akhir tahun demi menggenjot habisnya anggaran.
Saat rapat koordinasi dengan SKPD Bidang Kesejahteraan DKI, Djarot menilai pola kerja seperti itu buruk, dan seperti menunjukkan kebodohan sendiri kepada warga Jakarta. “Bulan November sampai Desember pada sibuk semua tuh (SKPD). Kadang kita menunjukkan kebodohan kita sendiri,” kata Djarot, Rabu (25/3).
Dia berpendapat itu merupakan kebodohan, lantaran para SKPD jadi terburu-buru dalam bekerja demi merealisasikan penyerapan anggaran.
Djarot mencontohkan, pengerjaan perbaikan jalan yang ‘rutin’ dilakukan di akhir tahun. Sedangkan di akhir tahun, kata dia, biasanya memasuki musim penghujan. Hasilnya, jalan kembali mudah rusak oleh hujan. “Itu tidak efektif,” kata dia.
Kebiasaan Pemprov DKI melakukan perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di akhir tahun, juga pernah dipertanyakan pengamat perkotaan, Darmaningtyas.
Seperti proses pengaspalan di akhir tahun yang biasanya sudah memasuki musim penghujan. “Padahal yang namanya aspal itu kan musuhnya air. Bisa cepat rusak pengaspalan jika dilakukan berbarengan dengan musim hujan,” kata Darmaningtyas, saat dihubungi Aktual.co, Senin (29/12).
Warga juga sudah sering mengeluhkan proyek perbaikan jalan atau perbaikan saluran air yang baru dikebut saat musim penghujan. Selain sudah jadi rahasia umum kalau itu hanya demi habiskan anggaran, pengerjaan proyek saat musim hujan juga dianggap bikin semrawut.
Namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beralasan proyek baru dikerjakan akhir tahun akibat lambannya proses pembelanjaan anggaran. Akibatnya pengerjaan proyek ikut lamban.
Dinas Pekerjaan Umum, kata Ahok, belum bisa melakukan belanja negara di awal tahun, dikarenakan harus melelang tender. Sedangkan proses tender bisa berlangsung enam hingga tujuh bulan. “Proyek perbaikan jalan dan saluran air Juni atau Juli baru pengumuman, belum mulai bekerja. Jadi baru bisa mulai kerja akhir tahun,” ujar dia, di Jakarta, Senin (15/12).
Karena itu, Ahok menganjurkan proses tender diganti dengan pembelian produk barang atau jasa dari perusahaan yang ada dalam katalog elektronik atau e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Artikel ini ditulis oleh:
