Jakarta, Aktual.co — Organization for Economic Corporation and Development (OECD) merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah berdasarkan survei yang dilakukannya pada 2015 mengenai kebijakan ekonomi dan pendidikan di Indonesia.
Salah satu rekomendasi OECD dalam menghadapi tantangan kebijakan ekonomi makro diantaranya, Bank Indonesia (BI) perlu tetap mengambil sikap hati-hati dalam hal kebijakan moneter dan makroprudensial, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal. Selain itu, OECD juga merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan penerimaan pajak untuk mendanai kenaikan belanja pemerintah dalam jangka panjang.
“Implementasi kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan salah satunya fokuskan kepada era transportasi dan logistik untuk mendukung industri. Kemudian tingkatkan dan sempurnakan sasaran belanja untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan,” ujar Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria di Jakarta, Rabu (25/3).
Lebih lanjut dikatakannya, rekomendasi OECD berdasarkan surveinya yaitu menangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kelakuan dalam sektor formal dan meningkatkan efektivitas sistem transfer pajak untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Gurria juga mengatakan OECD merekomendasikan agar pemerintah Indonesia fokus pada larangan ekspor biji mineral berdasarkan evaluasi terhadap biaya dan manfaat dari industri pengolahan mineral.
“Tingkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan, termasuk melalui perjanjian antara petani dan perkebunan besar.” pungkasnya.
Untuk diketahui, forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD, Angel Gurria, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
