Bogor, aktual.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi memanfaatkan anggaran pendidikan dan kesehatan karena dana yang dikucurkan melalui kementerian dan pemerintah daerah untuk dua bidang itu tergolong besar.
“Ini PR (pekerjaan rumah) buat kita,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/11).
Menurut dia, sinergi diperlukan agar alokasi anggaran benar-benar terserap efektif dan tidak tumpang tindih.
Dalam diskusi panel itu, Astera menyebutkan anggaran pendidikan tahun 2020 mencapai Rp508,1 triliun.
Anggaran tersebut dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama.
Dalam bidang pendidikan, kata dia, dialokasikan untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa dan bantuan operasional sekolah atau BOS kepada 60 juta siswa.
Kemudian bidik misi, kuliah, beasiswa LPDP, pengembangan vokasi dan sarana dan prasarana sekolah.
Sedangkan untuk kesehatan dianggarkan sebesar Rp132,3 triliun meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program bantuan iuran, stunting dan ketersediaan obat, kepesertaan keluarga berencana, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
“Harapannya kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat dan punya daya saing,” katanya.
Sedangkan transfer ke daerah, lanjut dia, sejak tahun 2014 hingga 2020 terus naik dari Rp573 triliun menjadi Rp856,9 triliun.
Fokus dalam transfer ke daerah tersebut, kata dia, salah satunya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik yang di dalamnya meliputi pendidikan dan kesehatan.
Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk pendidikan, lanjut dia, mencapai Rp306,86 triliun dan kesehatan sebesar Rp34,9 triliun. Pendidikan dan kesehatan, kata dia, merupakan dua elemen penting dalam memperkuat SDM.
Penguatan SDM menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan jangka menengah tahun 2020-2030 dan jangka panjang hingga tahun 2045. [Eko Priyanto]
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
