Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat mengkritik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Terkait kata-kata kotor yang dilontarkan Ahok saat diwawancara secara live di Kompas TV, Selasa (17/3) lalu. Djarot tegas menilai kata-kata Ahok tidak pantas diucapkan seorang pemimpin, apalagi saat saat siaran langsung.
Menurut dia, sebagai pejabat publik hendaknya Ahok menggunakan kata-kata yang baik dan santun saat memberi pernyataan. “Apalagi secara terbuka,” kata Djarot di Balai Kota, Selasa (24/3).
Djarot bahkan membandingkan sikap Ahok dengan dirinya yang mengaku selalu menjaga gaya bahasa dan etika. Baik di lingkungan kerja maupun di keluarga.
“Saya orang Jawa misalnya, ya tentu saja selalu dididik dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Ya hemat saya itu yang bisa diterima dengan baik. Jangankan itu, saya juga mengajar anak-anak saya saja dengan kata-kata selalu yang baik lah,” ucap dia.
Kendati mengkritik sikap atasannya itu, Djarot berharap kasus dengan Kompas TV tak diperpanjang. Mengingat Ahok juga sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun dia tetap menekankan agar kejadian ini seharusnya bisa jadi pelajaran bagi yang bersangkutan agar tak terulang lagi.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia juga sudah mengecam sikap Ahok. Komisioner KPI bidang pengawasan isi siaran, Agatha Lily mengatakan lembaganya mengecam pejabat publik bicara kata-kata kotor dan kasar di televisi yang menggunakan frekuensi milik publik.
“Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang, juga disaksikan anak-anak dan remaja, Ini bisa menjadi contoh buruk,” ujar Agatha, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3) lalu.
Diakui dia, kasus seperti ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, di mana ada pejabat berbicara sangat kasar seperti itu di lembaga penyiaran.
Sebagai seorang pejabat perilaku dan tutur kata harapannya menjadi tauladan bagi masyarakat. Karena itu, ujar Agatha, kasus Ahok ini menjadi lebih berat karena mengemban tanggung jawab yang lebih berat pada masyarakat yang dipimpinnya. “Jadi penggunaan kata-kata dan bahasa tidak bisa sembarangan terutama di ruang publik” ucap dia.
Menurut dia, kasus ini harus jadi pembelajaran bagi lembaga penyiaran jika akan mengundang seorang pejabat atau narasumber menjadi pembicara di salah satu acara serta memperhitungkan kemungkinan tersiarkannya kata-kata tak pantas di ruang publik.
Artikel ini ditulis oleh:
