Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi pada 2020 baik dari sisi internal maupun eksternal.
“Saya ingin menyampaikan tantangan yang kami hadapi dan kebijakan yang kami terapkan untuk mengatasi berbagai tantangan itu,” katanya dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit 2019, di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11).
Pertama yaitu pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional.
Kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif.
Ketiga yakni meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian,” ujarnya.
Menko Perekonomian meyakini dengan menerapkan strategi-strategi tersebut ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2020 mendatang.
Target pertumbuhan itu dapat dicapai melalui dukungan investasi yang juga diperkirakan akan meningkat sebesar 7 persen sampai 7,4 persen dan ekspor yang turut naik di angka 5,5 persen hingga 7 persen.
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5 persen sampai 5,5 persen.
Sementara tingkat pengangguran pun diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 4,8 persen sampai 5 persen yang disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 persen hingga 9 persen.
Kemudian mengenai investasi, pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi.
Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan.
“Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan,” kata Airlangga.
Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini.
“Dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN, Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang lebih baik pada 2019 ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Bank Indonesia neraca modal dan finansial tercatat surplus 7,6 miliar dolar AS pada kuartal III 2019 yang didukung oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.
Oleh sebab itu, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit yang terkendali sebesar 46 juta dolar AS pada kuartal III yakni jauh di bawah defisit pada kuartal II 2019 yang mencapai 2 miliar dolar AS.
“Kinerja neraca pembayaran juga didukung oleh defisi transaksi berjalan yang dikelola pada 2,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya.
Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan kinerja investasi terjaga yaitu angka realisasi investasi untuk Domestic Direct Investment (DDI) dan Foreign Direct Investment (FDI) untuk kuartal III 2019 mencapai jumlah Rp205,7 triliun atau meningkat 18,5 persen dibandingkan periode yang sama 2018.
“Artinya secara fundamental kondisi perekonomian kita cukup kuat dan stabil, tapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
