Jakarta, Aktual.com – Pakar politik Andi Mallarangeng mengimbau kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo agar tidak terjebak dalam permainan politik kalangan elit terkait pembahasan amendemen Undang-undang Dasar 1945.
Andi menilai isu mengenai amendemen UUD 1945 itu kini mulai berkembang menjadi pemilihan presiden tidak langsung hingga penerapan masa jabatan presiden tiga periode.
“Bahwa amendemen konstitusi ini bukan saatnya sekarang. Jangan di-entertain pikiran-pikiran politik elit semacam itu, itu akan mengalihkan perhatian pemerintah dan kemudian menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu,” ujar Andi di Jakarta, Selasa (17/12).
Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi hasil survei dari Roda Tiga Konsultan, di mana dalam survei yang melibatkan 1.200 responden itu diketahui bahwa 65,1 persen masyarakat tidak setuju pemilihan presiden oleh MPR, dan hanya 10,8 persen yang menyatakan setuju. Sisanya menjawab netral atau tidak tahu.
Andi mengatakan dari survei tersebut diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menolak mekanisme pemilihan presiden tidak langsung.
Menurut dia, penolakan tersebut wajar, mengingat masyarakat sudah terbiasa memilih presiden ataupun kepala daerah secara langsung. Apabila kemudian mekanisme tersebut diubah, Andi meyakini hal tersebut akan menimbulkan kegaduhan politik.
Dengan hasil survei tersebut, Andi menyarankan pemerintah agar mengalihkan perhatian dari isu amandemen UUD 1945 yang tidak populer, ke isu-isu yang lebih fundamental, seperti isu ekonomi.
“Jangan sampai karena menangani masalah amendemen yang tidak populer di mata rakyat ini, membuat pemerintah kehilangan fokus, kehilangan energi dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental ekonomi masyarakat yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
