Jakarta, Aktual.co — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai, pelemahan nilai tukar rupiah dapat menjadi momentum tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi daya saing pengusaha pribumi. Untuk itu, HIPPI memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah dalam upayanya menjaga daya saing pengusaha lokal ini.
Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah. Pertama, pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia.
“Kedua, memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia,” ujar Hardini dalam siaran persnya yang diterima Aktual.co, Jakarta, Senin (23/3).
Misalnya, sambung dia, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengijinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mall, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah. Tentu saja, dukungan promosi ini harus melalui seleksi ketat bagi setiap UMKM yang akan tampil.
“Namun paling tidak, pemerintah memberikan dukungan nyata dan cepat untuk membantu UMKM bisa tetap tumbuh dan berkembang meski ditengah pelemahan rupiah saat ini,” ujar dia.
Ia melanjutkan, ketiga, mendorong pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cinderamata. Misalnya, barang-barang tekstil, kerajinan tangan, dan produk lainnya. Dengan demikian, para wisatawan diperkenalkan secara masif tentang produk-produk UMKM, termasuk didalamnya produk kuliner di daerah tersebut. Keempat, mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.
“Artinya, pengembang perumahan lokal dan kontraktor pribumi diberi kesempatan untuk meningkatkan daya saingnya mengerjakan proyek-proyek pemerintah,” imbuh Hardini.
“Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar. Pengusaha pribumi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian, sektor perdagangan yang dijalankan pengusaha pribumi berkembang dan menjawab tantangan global kedepannya,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
