Jakarta, Aktual.com – Pemerintah tak akan lagi memberikan subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.
Demikian disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Jumat (3/4) setelah menggelar rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Kesepakatan yang diambil adalah mengalihkan subsidi energi langsung ke rakyat yang membutuhkan.
“Policy ke depan, kita ingin perusahaan BUMN sudah tidak terima subsidinya biar langsung ke rakyat,” terang Erick.
Tujuannya adalah agar subsidi yang dikucurkan lebih transparan, serta untuk kebaikan perusahaan BUMN agar fokus menjalani perannya sebagai korporasi. Tidak hanya itu, peralihan subsidi ini juga untuk menghindari akal-akalan pembukuan keuangan di BUMN.
“Ini jadi bagian grey area yang akhirnya mohon maaf ada yang namanya window dressing, nah ini kita enggak mau lagi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, selama ini untuk pembayaran subsidi adalah dengan menggunakan sistem kompensasi yang diberikan oleh pemerintah ke BUMN seperti Pertamina dan PLN. Seringkali, kompensasi ini menjadi penyelamat yang membuat laporan keuangan BUMN jadi memiliki kinerja yang baik.
Soal kompensasi ini memang bukan rahasia lagi. Seperti yang terjadi di laporan keuangan PT Pertamina pada tahun lalu. Sampai kuartal III perseroan mencetak laba yang turun signifikan dibanding sebelumnya, yakni hanya USD753 juta.
Namun, laba ini jadi meroket saat perseroan memasukkan unsur kompensasi pemerintah atas selisih harga jual BBM yang mencapai USD1 miliar saat itu. Sehingga total laba menjadi USD1,7 miliar.
Hal yang sama juga terjadi untuk PLN, pada semester I-2019, PLN masih mencatat laba Rp7,31 triliun, naik dibandingkan dengan posisi semester I yang merugi Rp5,36 triliun. Namun lagi-lagi laba itu muncul karena tangan ajaib pemerintah dengan pendapatan dari piutang kompensasi sebesar Rp13,15 triliun.
Sampai dengan September 2019, PLN masih mencetak rapor biru dengan bergantung pada praktik yang sama, yakni piutang kompensasi. Nilai laba bersihnya mencapai Rp10,85 triliun, berbalik dari rugi bersih Rp18,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Erick memaparkan pemberian subsidi langsung ini sudah disepakati oleh Menteri Keuangan untuk kelistrikan dan LPG. Selain listrik dan BBM, Erick juga sedang mempertimbangkan untuk subsidi pupuk.
Dirinya menyebut, kemungkinan kebijakan ini akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan tahun, akhir tahun, atau awal tahun depan.
“Tapi biar saja, Menkeu yang domainnya beliau. Pupuk dalam 1-2 minggu akan rapat khusus.”
