Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah ‘akur’ lagi dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera gol-kan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Bahkan kemarin dia sudah ikut hadir menyaksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI memasuk-masukkan anggaran ke dalam sistem e-budgeting di Balai Kota.
Tapi tidak demikian dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham (Lulung) Lunggana. Dia tetap belum sepakat tahun ini DKI pakai anggaran di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia tetap ‘kekeuh’ berpendapat APBD itu masih palsu. Sebab ada poin-poin yang belum dibahas bersama DPRD. “Itu kan masih palsu, kita bilang ini masih tidak dibahas,” kata politisi PPP itu di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (19/3).
Beberapa program kegiatan yang belum dibahas, semisal program untuk kelurahan yang masing-masing akan diberikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih.
“Dikali 267 kelurahan, lalu untuk apa? Kasih tahu dulu DPRD, itu kan dilarang Kemendagri sedangkan tunjangan kerjanya sudah ada. Lalu satu lagi anggaran yang dilarang itu operasional para wali kota,” ujar dia.
Ketimbang pakai draf APBD DKI versi Ahok, Lulung lebih sepakat menggunakan pagu anggaran 2014. Tujuannya, agar apa yang jadi ‘ramai’ selama ini tentang anggaran ‘siluman’ sama-sama tidak ada tahun ini.
“Saya sih maunya 2014 biar nggak ada sama-sama. Nggak ada itu yang namanya siluman,” ucap dia.
Meski berbeda sikap dengan Ketua DPRD DKI, Lulung membantah ada ketidaksepemahaman antara Ketua DPRD dan wakilnya. Menurutnya, masih ada rapat evaluasi terakhir yang akan dilaksanakan Banggar DPRD DKI. “Nggak ada dualisme, kita kan belum rapat banggar, kita harus rapat evaluasi terakhir di banggar kan.”
Artikel ini ditulis oleh:
