Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham (Lulung) Lunggana mempertanyakan alasan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan ‘password’ sistem e-budgeting ke DPRD DKI.
Pasalnya password e-budgeting baru diberikan Ahok setelah sistem tersebut jadi biang masalah dan polemik antara eksekutif dan legislatif. “Kenapa sesudah jadi masalah baru kita dikasih password e-budgeting?” kata Lulung di DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (19/3).
Jika memang e-budgeting digadang-gadang bisa menjadikan managemen yang baik dan teruji, kata Lulung, mengapa tidak dibahas bersama sejak awal. Apalagi e-budgeting akuntabilitasnya dapat dikontrol dan bisa mengurangi sisa anggaran dan mencegah korupsi. “Tapi malahan e-budgeting dikunci (Ahok) sebelum pembahasan (APBD),” ujar dia.
Lulung membantah anggapan bahwa DPRD saat ini ‘terpecah’ dengan diberikannya password e-budgeting ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kata Lulung, hal itu bukan bentuk tindakan dualisme ketua dewan. “Nggak ada dualisme, kita kan belum rapat Banggar (Badan Anggaran). Kita harus rapat evaluasi terakhir di Banggar,” kata dia.
Diketahui, jelang batas akhir waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemprov-DPRD DKI untuk segera menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, sikap Gubernur Ahok tiba-tiba ‘melunak’.
Jika sebelumnya dia selalu ngotot mengatakan tak akan kompromi dengan DPRD untuk APBD 2015, kini dia malah menawarkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi untuk ikut mengawasi penginputan anggaran lewat sistem e-budgeting Pemprov DKI yang dilakukan hari ini.
“Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi) sudah saya minta hadir dan lihat (proses penginputan). Nanti kita kasih dia password (sistem e-budgeting),” kata dia, di Balai Kota DKI, Kamis (19/3). Bukan hanya Pras, kata Ahok, anggota dewan lainnya juga diundang untuk ikut hadir dalam proses input ke dalam sistem e-budgeting.
Hari ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI memang lakukan pertemuan ‘massal’ antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Guna memperbaiki draf RAPBD yang sudah dievaluasi Kemendagri.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, mengatakan pertemuan dilakukan usai mendapat masukan dan kritik dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. “Jadi besok (Kamis) mau dibahas dan dicermati (anggaran) yang ada e-budgeting antara Dewan, TAPD dan SKPD,” kata Tuty Rabu (18/3).
Dalam pertemuan itu dilakukan perbaikan-perbaikan di draf APBD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menambahkan, di pertemuan massal itu akan langsung dilakukan penginputan dengan menggunakan e-budgeting yang dilakukan Bappeda. “Kalau ada penambahan nilai yang masukan SKPD. Sedangkan kalau ada perubahan rekening akan diberikan dari saya,” ujar Heru.
Artikel ini ditulis oleh:
