Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat sudah tiga kali terlibat konflik dengan Mabes Polri. Terakhir, lembaga anti rasuah tersebut terlibat konflik terkait kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
Pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan konflik terakhir itu, menjadi permasalah terberat bagi KPK.
Pasalnya Johan merasa, dikonflik yang berujung pada penetapan tersangka dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dukungan stakeholder untuk KPK dirasakan kurang. Termasuk diantaranya, dukungan dari Presiden Joko Widodo.
“Saya lihat ada perbedaan antara yang pertama, kedua dan ketiga (kasus pimpinan KPK). Dukungan ‘stakeholder’ kurang kuat, termasuk parlemen. Ini saya lihat Presiden tidak bertindak cepat,” sesal Johan kepada Aktual.co, Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, kecepatan Presiden dalam pengambilan keputusan terkait kasus tersebut sangat diperlukan. Karena, yang terserang masalah adalah pimpinan KPK, yang punya kewenangan besar untuk menentukan kinerja lembaga.
Meski begitu, mantan Juru Bicara KPK itu, tetap mengapresiasi tindakan Jokowi dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian sementara AS dan BW.
“Pimpinan memegang kendali organisasi. Ketika persoalan ini semakin ruwet, harus ada langkah konkret dari Jokowi. Yang kemudian berujung pada Kepres pemberhentian. Sehingga pimpinan menjadi lima,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
