Semarang, Aktual.co — Wacana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan APBD melalui -budgeting disambut positif. Meski begitu, wacana tersebut belum sepenuhnya ditanggapi mulus oleh sebagian kalangan DPRD Jateng.
Salah satunya, fraksi partai Gerinda DPRD Jateng yang mendukung eksekutif menetapkan APBD melalui E-budgeting. Namun wacana yang dikehendaki itu tidak setuju jika e-budgeting versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang memasukan anggaran tanpa persetujuan DPRD.
“Silahkan Gubernur Jateng menetapkan APBD melalui E-budgeting, asalkan jangan ‘latah’ mencari sensasi seperti Ahok itu,” terang anggota fraksi DPRd Jateng, Sriyanto Saputera me kepada Aktual.co, di Semarang, Rabu (18/3).
Ia menegaskan penetapan APBD melalui e-budgeting harus mengacu pada mekanisme pembahasan anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pengedali Dana (TAPD) di komisi-komisi tertentu. Barulah ketika sudah mendapat persetujuan bersama di Badan Anggaran dapat ditetapkan melalui E-budgeting.
“Berbeda dengan penetapan APBD E-budgeting versi Ahok itu memasukan anggaran sendiri, tanpa persetujuan dan kesepatan bersama legislatif,” beber dia.
Mengenai pertanyataan tudingan Gubernur Jawa Tengah kepada anggota DPRD yang rawan maling anggaran dengan, dirinya membantah bahwa koleganya maupun rekan sejawatnya tidak demikian.
“Tidak ada anggota DPRD yang pada maling anggaran. Semua anggaran diawasi oleh masyarakat,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
