Jakarta, Aktual.co — Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan menyoroti ada beberapa kebijakan era Presiden Joko Widodo yang jika tidak dikoreksi dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya pengenaan ppn listrik di atas 6.600 watt, kereta api ekonomi non-AC yang ditiadakan, serta ppn jalan tol.
“Mengenai ppn listrik, ada namanya listrik prabayar, ini melanggar hak warga negara. Jadi nantinya yang punya banyak uang bisa menikmati listrik, yang tidak bagaimana,” ujar Anthony di Jakarta, Rabu (18/3).
Lebih lanjut dikatakan dia, mengenai penghapusan kereta api ekonomi non-AC seharusnya jangan dihapuskan. Melainkan diperbaiki dan perbarui. “Lalu untuk ppn jalan tol, harusnya bukan jalan tolnya, tapi kendaraan-kendaraan mewah itu yang harus dikenai pajak,” kata dia.
Anthony juga mengatakan solusi untuk kebijakan tersebut, yaitu dengan tarif pajak penghasilan yang lebih progresif. Menurutnya, penghasilan individu yang tinggi seharusnya juga dikenakan pajak yang tinggi.
“Nanti hasilnya untuk transfer payment, bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan pensiunan, karena pensiunan itu yang rentan kesenjangan sosial,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
