Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Satya Widya Yudha mengaku tidak mempersoalkan pencantuman namanya yang dimasukan dalam kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, pimpinan Agung Laksono.
Menurut dia, asalkan sudah ada keputusan hukum yang inkrah, maka secara otomatis setiap kader partai beringin tentunya akan menginduk kepada DPP yang sah.
“Jadi mau dimasukan atau tidak (di dalam kepengurusan) silahkan saja, karena itu menjadi hak bagi masing-masih kepengurusan DPP, toh itu masih dalam keluarga besar Golkar,” ucap Satya, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/3).
Namun demikian, seharusnya penyikapan resminya ikhwal struktur kepengurusan setelah tidak ada proses hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak.
“Sampai saat ini kan masih berproses, kemenkumham juga masih belum memutuskan dengan mengeluarkan surat keterangan (SK), dan pertanyaan selanjutny adalah kelompok ARB mem PTUN kan atau tidak, kalau itu di PTUN kan maka artinya masih bergulir (konfliknya),” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
