Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Anggaran Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa ditundanya rapat banggar evaluasi RAPBD DKI yang diserahkan ke Kemendagri, karena TAPD belum menyiapkan dokumen print out APBD Versi Pemprov.
“Dalam pembahasan yang kita terima adalah dokumen APBD dari kemendagri. Pada saat saya tanyakan pada eksekutif tim TAPD ternyata dia tidak siap dengan APBD yang diserahkan eksekutif ke kemendagri,” katanya kepada wartawan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/03).
Dikatakan Pras kalau dalam pembahasan banggar ini, ingin menyamakan APBD yang telah dievaluasi Kemendagri. Karena kata Pras banyak sekali permasalahan-permasalah yang dilarang. Sehingga dia menayakan kepada sekda print out APBD Versi Gubernur untuk disamakan.
“Kita ingin samakan, kalau saya melihat dari surat yang diserahkan Kemendagri kepada kita, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilarang. Kita mau buka ini supaya masyarakat juga tahu yang sebenarnya apa sih. Itulah tadi saya tanya kepada sekda apakah sudah siap dengan APBD dari gubernur yang diserahkan kepada kemendagri? Nah katanya belum siap makanya saya tunda besok dimulai lagi,” paparnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
