Myanmar, Aktual.com – Puluhan lagi penambang batu giok yang tewas dalam bencana tanah longsor di Myanmar utara akan dimakamkan pada Sabtu (4/7), kata seorang pejabat setempat, setelah 77 lainnya dikebumikan dalam kuburan massal pada Jumat (3/7).
Lebih dari 170 orang, banyak di antaranya adalah migran yang mencari peruntungan di wilayah Hpakant yang kaya akan batu giok di Negara Bagian Kachin, meninggal dunia pada Kamis (2/7) setelah limbah pertambangan longsor ke dalam sebuah danau hingga memicu gelombang lumpur dan air.
Thar Lin Maung, pejabat lokal dari kementerian informasi Myanmar, mengatakan kepada Reuters melalui telepon pada Sabtu bahwa 171 jenazah telah ditarik keluar tetapi lebih banyak yang mengapung di permukaan.
Dia mengatakan 77 orang yang dimakamkan pada Jumat telah diidentifikasi dan 39 lagi akan dimakamkan pada Sabtu. Relawan membawa peti mati dari kayu lapis dan menempatkannya di kuburan massal yang digali di dekat lokasi tambang.
Banyak jasad lain, yang kondisinya babak belur dan tanpa pakaian karena terhantam kekuatan gelombang yang menimpa mereka, masih belum diidentifikasi.
Myanmar memasok 90 persen dari batu giok dunia, yang sebagian besar diekspor ke negara tetangganya, China, yang berbatasan dengan Kachin.
Tanah longsor yang mematikan dan kecelakaan lain sering terjadi di tambang, yang menggaet minat pekerja miskin dari seluruh Myanmar.
Sekitar 100 tewas dalam bencana longsor pada 2015 hingga memicu seruan untuk mengatur industri. Sebanyak 50 pekerja lain meninggal dunia pada 2019. Namun, tanah longsor pada Kamis adalah yang terburuk sepanjang sejarah Myanmar.
Pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, menuding bencana terjadi karena persoalan pengangguran, saat pekerja informal harus bekerja di tambang karena kurangnya lapangan pekerjaan lain.
Pemerintah Myanmar telah mengumumkan pembentukan komite untuk menyelidiki bencana tersebut.
Namun, para aktivis mengatakan tidak banyak yang berubah di industri ini meskipun ada janji dari pemerintah Suu Kyi untuk mengurusnya ketika ia mengambil alih kekuasaan pada 2016.
Kelompok pembela hak asasi manusia Global Witness mengatakan dalam pernyataan bahwa insiden tanah longsor itu adalah kegagalan pemerintah untuk mengatur praktik penambangan yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab.
Sumber: Reuters
Antara
