Jakarta, Aktual.co — Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) mengungkapkan wacana akan adanya revitalisasi PLN harus dicegah. Pasalnya, dampak dari revitalisasi tersebut akan berimbas buruk bagi kesejahteraan masyarakat karena pemerintah tidak akan bisa mengontrol tarif listrik.
“Konsep regionalisasi PLN merupakan buah dari dari Letter Of Intent (LoI) antara Indonesia dengan IMF pada tahun 1997. Pemerintah harus bisa menghindari agar hal ini tidak terjadi karena listrik merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia berdaulat energi apabila PLN direvitalisasi ke swasta/asing,” ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/3).
Menurutnya, jika PLN direvitalisasi ke swasta/asing maka sama saja dengan menjual negara dan rakyat. Bangsa ini akan menjadi korban monopoli tarif listrik. Bagi Jokowi pun hal ini akan berdampak negatif, citra penjualan aset penting akan semakin melekat pada PDIP selaku partai pengusung Jokowi.
“PLN harus diperjuangkan, bagaimanapun caranya, Jokowi harus bisa menanggulangi masalah ini, jangan terima nasib. Saat ini Indonesia seperti menuju jurang kehancuran, padahal kita memilih Presiden untuk menanggulangi masalah bukan sebaliknya. Kalau memang tidak ada niat memimpin bangsa, mungkin sudah saatnya Jokowi alih profesi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
