Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok besaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021 karena dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih berlanjut.
“PEN 2020 harus dilanjutkan di 2021,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam webinar menjaga kelangsungan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 di Jakarta, Senin (20/7).
Menurut dia, alokasi PEN 2021 di antaranya fokus untuk perlindungan sosial, UMKM, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Febrio menjelaskan untuk biaya perlindungan sosial misalnya diperkirakan nilainya tidak turun terlalu jauh dari alokasi anggaran PEN 2020 yang mencapai Rp203,9 triliun atau diperkirakan lebih besar dari alokasi normal mencapai sekitar Rp100 triliun.
Alokasi yang besar untuk perlindungan sosial itu, kata dia, karena dipastikan masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang terjadi pada tahun ini berlanjut pada tahun 2021.
“UMKM juga tetap akan kami dukung, sektoral dan pemda terutama yang labor intensive tetap akan dilanjutkan,” katanya.
Dengan kelanjutan Program PEN ini diperkirakan besaran defisit APBN 2021 masih berada di atas tiga persen.
Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk penyusunan Rancangan APBN 2021, pemerintah memperkirakan besaran asumsi defisit mencapai hingga 4,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun Febrio memperkirakan defisit RAPBN 2021 lebih lebar dari usulan sebelumnya yakni 4,5-4,7 persen dari PDB setelah melalui konsultasi DPR dan banyak pihak.
“Kami merasa dan melihat dengan assessment kami itu (4,17 persen) tidak mungkin cukup untuk arah PEN yang kami harap terjadi,” katanya.
Seperti diketahui biaya penanganan termasuk PEN COVID-19 tahun 2020 mencapai Rp695,20 triliun yang mengakibatkan APBN 2020 mengalami defisit 6,34 persen.
