Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap membahayakan sistem demokrasi karena telah merubah RAPBD 2015 secara sepihak tanpa sepengetahuan DPRD DKI.
Selain menghambat pembangunan, langkahnya juga mengganggu peredaran dan perputaran uang di Jakarta.
“Persoalan itu kan memunculkan Ahok dianggap bersih dan stigma DPRD tidak bersih. Tapi kemudian langkah Ahok yang dibenarkan sepihak itu berbahaya terhadap sistem demokrasi kita,” ujar pengamat politik, Medrial Alamsyah, di Jakarta, Senin (16/3).
Secara pribadi dirinya mengapresiasi substansi yang dilakukan Ahok, namun navigasi proseduralnya dianggap membahayakan demokrasi.
“Saya setuju dengan substansi yang diungkapkan Ahok tetapi prosedur dia dan pilihan kata yang kasar, kemudian cenderung menavikan DPRD dan politisi partai, itu secara tidak sadar membahayakan demokrasi. Dia harus bijak sebagai kepala daerah,” katanya.
Menurutnya, dengan sistem e-budgeting yang direncanakan harusnya bisa dibuat lebih baik tanpa harus ada keributan. “secara substansi harus bisa dijaga, kalau Bu Risma kan santai-santai aja tuh dia bisa kontrol, dia kan yang pertama lakukan itu. Nah Ahok harusnya kontrol juga ketika perubahan ada, saat itu juga jaga, supaya tahu, bukan belakangan,” ujar dia.
Sementara itu, Ahok juga dituding menghambat pembangunan karena tidak lancarnya anggaran rutin yang bisa dicairkan.
“Menunda itu menghambat pembangunan, anggaran rutin di kecamatan dan kelurahan sudah bobrok, anggaran ditunda-tunda, nah selama itu duitnya darimana kan nggak bisa cairkan anggaran tahun sekarang. Belum lagi penundaan terhadap tender, itu kan bukan hanya mengganggu pembangunan DKI tapi mengganggu uang beredar di Jakarta.”
Artikel ini ditulis oleh:
