Jakarta, Aktual.co — Pembuatan mata anggaran berbeda dengan konteks pembangunan nasional merupakan bentuk arogansi lain yang ditampilkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Idil Akbar, Senin (16/3).
Ahok diimbau untuk belajar dari kondisi secara keseluruhan, bagaimana untuk membuat mata anggaran yang benar, baik, dan saling bersinergi satu dengan yang lain (Pemprov DKI dan DPRD).
“Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. DKI kan ibukota negara, tak mudah saja dia (Ahok) mengobok-obok situasi di DKI,” kata Idil.
Idil menambahkan, Ahok harusnya berposisi, karena dirinya berada di ‘dua kaki’ (Gubernur DKI dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat). Saat ini, Ahok telah melakukan tindakan yang diluar batas kewenangannya.
“Apa yang dilakukannya sendiri sudah melampaui batas-batas kewenangannya sendiri, tak melihat aturan main, itu harus segera disepakati.”
Diketahui, berdasarkan RAPBD versi Pemprov DKI, terdapat penurunan pada anggaran pendidikan yang tercatat hanya Rp14,5 triliun atau 21,6 persen. Padahal, tahun lalu anggaran pendidikan mencapai Rp16,4 triliun atau 25,3 persen.
Selain pendidikan, belanja modal atau belanja pembangunan yang pada tahun 2014 sebesar Rp 25,5 triliun atau 40,1 persen mengalami penurunan 7,4 persen pada 2015. Demikian pula dengan biaya kesehatan yang mengalami penurunan 3,7 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
