Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar seleksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Kementerian Keuangan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut koordinator ICW, Ade Irawan posisi Dirjen BC sangat strategis. Dengan begitu maka nantinya pejabat yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik dan dua lembaga itu diharapkan mengungkapkan latar belakang calon Dirjen BC.
“Perlu adanya keterlibatan pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan yang independen. Agar bisa terpilih calon yang terbaik,” kata dia saat dihubungi, Senin (16/3).
Nantinya, KPK dan PPATK bisa memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan seleksi pejabat. “Jadi dapat diketahui orang itu bersih atau tidak,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan pihak eksternal seperti KPK dan PPATK dapat diterapkan dalam pemilihan pejabat strategis lainnya. Proses itu juga bisa dijadikan tradisi bagi pemerintah untuk memilih penempatkan pejabat agar bersih dari korupsi.
“Kalau bisa keterlibatan KPK dibakukan melalui peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sebelumnya Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti bila ada instusi yang meminta rekomendasi dalam memilih pejabat seperti halnya Dirjen BC.
Johan menyebutkan di KPK ada bagian yang melakukan kajian dalam pemberian rekomendasi. Nanti KPK akan memberikan nilai atau rekomendasi terhadap calon yang diajukan.
“Kami siap saja karena memang sudah ada bagiannya dan hal itu juga bagian dari pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Badaruddin mengatakan Agung Kuswandono yang kini masih menjabat Dirjen BC, resmi diangkat menjadi pejabat di Kemenko Kemaritiman, sehingga Menkeu akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen BC sekaligus membentuk Pansel seleksi terbuka Dirjen Bea Cukai.
“Lelang jabatan terbuka diperuntukkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menepis isu KKN untuk menduduki jabatan Dirjen Bea dan Cukai,” kata Kiagus.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
