Medan, Aktual.co — Pemberian dana subsidi sebesar 1 Triliun kepada Partai Politik (Parpol) yang diwacanakan Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai penolakan.
Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ahmad Riduan Hasibuan menilai hal itu sebagai wacana yang kabur.
“Ini keputusan keputusan kabur. Pasalnya kehadiran partai politik sebagai tempat perjuangan masyarakat sama sekali tidak menemui titik yang jelas,” kata Riduan dalam keterangan pers, Senin (16/3)
Menurut Riduan, partai politik saat ini justru memberikan rasa antipati bagi rakyat. Rakyat, lanjutnya tidak merasakan manfaat terhadap kehadiran partai politik.
Terbukti, kata Riduan, catatan pemilu 2009 dan 2014 bahwa masyarakat memilih para perwakilannya di parlemen tidak didasari kepercayaan partai, namun lebih kepada sosok Individu.
Bagi masyarakat, sambung Riduan, partai politik tak lebih dari pada gudangnya para politikus yang korup dan hanya menjadi kendaraan kepentingan pribadi dan golongan.
“Hal ini diperparah dengan sikap partai politik saat ini dalam menentukan sikap partainya terkesan berdagang kuasa politik. Padahal jelas jelas keputusan itu sangat merugikan rakyat luas. Misalnya hak interplasi dicabut isunya terima dana, Hak angket Jakarta juga demikian,” kata dia.
Lebih baik, tutur aktifis asal Sumut ini, mendagri mewacanakan memberikan bantuan kepada sasaran dan target yang jelas dan tidak kabur seperti dana subsidi parpol.
“Kalau mau bantu rakyat bantu itu desa-desa yang pembangunan Infrastrukturnya rusak parah. Kampung saya itu bantu Kualuh leidong Labuhanbatu Utara Jalan protokol tetapi seperti Jalan ke sawah, itu langsung pada pokok masalah,” tukasnya.
Ditegaskannya, pemerintahan Jokowi-JK jangan mewacanakan hal-hal yang melukai perasaan rakyat.
“Misalnya lagi, seperti remisi kasus korupsi, dana parpol. Kelihatannnya pemerintahan ini sedang membuat keputusan perdamaian politik agar elite semua merasa senang,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
