Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Agung Laksono, Yorrys Raweyai, menilai tidak ada intervensi apapun dari Menkumham, Yasona Laoly terkait perselisihan kepengurusan Golkar.
“Menkum HAM hanya memberi legitimasi kepengrusan tentang suatu organisasi parpol harus didaftarkan. Menkum HAM on the track, tidak campuri ke mana-mana,” kata Yorrys, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Menurut dia, Menkumham hanya memberi surat penjelasan atas putusan Mahkamah Partai (MP) mengenai dualisme kepengurusan antara Agung dengan Aburizal Bakrie. Isi surat juga meminta agar Agung Laksono segera berkoordinasi dengan Aburizal terkait putusan MP agar kepengurusan hasil Munas Bali diakomodir.
“Dia (Menkum) mengeluarkan penjelasan 10 Maret itu bukan keputusan dia hanya menyatakan sesuai dengan surat putusan MP mensahkan kubu Ancol dengan Ketum Agung Laksono. Kemudian ada perintah-perintah lain. Menteri belum beri keputusan beliau hanya beri surat kedua kubu. Dia memberi waktu kubu Agung untuk segera mengakomodasi kader kubu Bali secara selektif sesuai AD/ART Golkar,” tambahnya.
Yorrys keberatan dengan pernyataan politisi PKS Aboebakar Alhabsy yang menyebut Menkum melakukan intervensi terhadap parpol yakni PPP dan Golkar. Intervensi kata Aboebakar dapat dilihat dari proaktifnya Menkum mengirim surat ke kubu Agung.
“Dia (Menkum) tidak proaktif. Surat hanya menjelaskan, dia tulis surat kepada kami proaktif ke Aburizal untuk bangun rekonsiliasi. Tidak mungkin (surat) ke Aburizal kena keputusan MP (pengakuan) Agung Laksono,” ujar Yorrys.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
