Medan, Aktual.co — Dukungan Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap E-Budgeting Ahok dinilai oleh pengamat Sosial Politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi sebagai tanda bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri telah kehilangan akal sehat.
“Itulah persoalannya.Karena pencitraan dan arah opini publik sudah berpihak ke Ahok maka pemerintah kehilangan akal sehat dengan mengabaikan aturan yang dibuatnya,” tandas Agus kepada Aktual.co, Jumat (13/3) malam.
Menurut Agus, persetujuan atau dukungan Mendagri tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk ke berbagai daerah di Indonesia.
“Ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan bisa menjadi efek domino,” katanya.
Sebelumnya, Agus mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan antara E-Budgeting dengan mekanisme yang selama ini diatur oleh Undang-Undang. E-Budgeting menurutnya hanya lebih simple dan mudah di akses. Begitupun, Agus menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, peran DPRD tidak boleh ditiadakan.
“Hanya saja apapun bentuknya anggaran itu memang harus melalui mekanisme DPRD sejak mulai KUA PPAS sampai pengesahan,” kata Agus.
Dalam penyusunan anggaran, lanjut Agus, eksekutif memang memiliki peran yang lebih besar. Dimana Eksekutif yang mengajukan anggaran, sementara DPRD berfungsi membahasnya sesuai mekanisme Undang-Undang.
Dalam penyusunan anggaran, sambung Agus, memang sering terjadi negosiasi antara Banggar dan TAPD. Terkait kisruh APBD yang terjadi di DKI, Agus pun mengatakan hal tersebut sebenarnya murni kesalahan kedua lembaga eksekutif dan legislatif.
“Jadi apapun hasil dari APBD yang sekarang di DKI murni kesalahan kedua lembaga tersebut yang tidak memahami peran dan fungsi masing-masing,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
