Jakarta, Aktual.co — Surat penjelasan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keabsahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, merupakan bentuk intervensi terhadap partai politik.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini saat menyampaikan peryataan sikap bersama fraksi KMP DPR RI terhadap Menkumham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (13/3).
“PKS sebagai anggota dari Koalisi Merah Putih (KMP) sangat menyesalkan intervensi Menkumham yang terlalu jauh kepada partai politik. Itu artinya membuat bangunan demokrasi menjadi runtuh,” kata Jazuli.
Seharusnya, Menkumham dan pemerintah secara umum mendorong situasi kondusif. Kehadiran KMP justru sebagai ‘cek and balance’ bagi pemerintahan. Sehingga, apa yang baik untuk rakyat maka akan didukung penuh, namun akan berbeda bila tidak pro rakyat.
“Meski sejak awal terjadi kegaduhan-kegaduhan, tetapi terbangun sebuah kebersamaan demi meningkatkan kepentingan rakyat dan negara, sehingga seluruh yang diambil pemerintah, mulai dari pelantikan presiden berjalan dengan baik. Bahkan seluruh pimpinan parpol di KMP hadir, sehingga KMP hadir bukan untuk kerusuhan,”
“Sekarang ini kita sedang mengalami problem ekonomi yang sangat berat, harsunya Menkumham ikut serta dalam membuat kondisi membaik stabil. Karena itu, kami menghimbau kepada Menkumham harus bijaksana dan koperatif dan kembali dalam perundang-udangaan yang ada dan jangan melakukan standar ganda,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
