Bishkek, Aktual.com – Perdana Menteri baru Kirgistan Sadyr Japarov berbicara kepada rakyatnya pada hari Sabtu (10/10), mengatakan bahwa dia telah mengembangkan rencana aksi bagi pemerintahan, yang mencakup langkah-langkah menstabilkan situasi di negara itu.
“Saya jamin, bahwa semua langkah dan tindakan saya adalah untuk kepentingan negara. Sudah saatnya semua kekuatan progresif di masyarakat bekerja sama dan bersama-sama mencapai solusi yang akan membawa negara keluar dari krisis. Dalam program ini, saya telah mengidentifikasi sepuluh masalah prioritas yang membutuhkan solusi mendesak,” kata perdana menteri, seperti dilansir dari TASS, Minggu (11/10).
Program tersebut mencakup langkah-langkah “menstabilkan situasi di negara”, melindungi investor dan usaha kecil dan menengah, memastikan keamanan pangan, dan “mengadili semua pejabat yang terlibat dalam korupsi.”
Japarov juga berencana merundingkan “pembaruan dan restrukturisasi utang luar negeri” dan meninjau beberapa perjanjian tentang investasi asing ke dalam deposito emas Kumtor dan Dzeruy.
“Keputusan tentang masalah-masalah itu mungkin sulit. Mungkin, proses pengambilan keputusan mengenai beberapa di antaranya akan sulit juga, tapi saya berjanji bahwa saya akan bekerja dengan cara yang adil, transparan dan terbuka,” kata perdana menteri.
Parlemen Kirgistan menyetujui Japarov sebagai perdana menteri pada 10 Oktober. Japarov mengatakan bahwa dalam percakapannya baru-baru ini dengan Sooronbay Jeenbekov, Presiden menjanjikan untuk “mundur” setelah penunjukan Japarov sebagai perdana menteri.
Japarov dicalonkan sebagai perdana menteri di tengah protes dan kerusuhan massal yang berkecamuk di Kirgistan sejak 5 Oktober. Pada dini hari 6 Oktober, perwakilan partai yang gagal masuk parlemen dalam pemilu memulai kerusuhan, merebut gedung-gedung pemerintah dan membebaskan eks- Presiden Almazbek Atambayev dan politisi lainnya, termasuk Japarov, dari pusat penahanan. Japarov dipenjara karena melakukan penyanderaan pada 2013. Komite Pemilihan Pusat membatalkan hasil pemilihan.
Presiden Kirgistan Sooronbay Jeenbekov mendesak para pemimpin partai untuk mengembalikan proses politik ke ranah hukum dan menandatangani keputusan yang membubarkan pemerintah dan perdana menteri serta menunjuk kepala penegak hukum baru. Dalam sebuah dekrit, Jeenbekov mengumumkan keadaan darurat di Bishkek dari 9 Oktober hingga 21 Oktober.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
