Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa cadangan listrik nasional harus 30 persen dari kapasitas yang ada seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
“Cadangan yang baik itu harus 30 persen, kalau sekarang kapasitas kita 54.000 MW maka cadangan minimum harus 15.000 MW agar tidak ada pemadaman listrik,” ujarnya seusai membuka Munas ke-6 Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) di Jakarta, Kamis (12/3).
Ia menuturkan bahwa saat ini cadangan listrik yang tersedia hanya 10 persen, itu menyebabkan di beberapa daerah masih sering mengalami pemadaman listrik. Untuk itu, ia mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh PT PLN (Persero) dan melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP) dengan melibatkan peran swasta.
“Dana yang mampu disiapkan PLN untuk membantu pembangunan pembangkit 35.000 MW hanya sekitar Rp400-500 triliun, karena itu kita butuh lebih banyak peran serta swasta,” ujarnya.
Dengan dana tersebut, katanya, PLN diberi tanggung jawab untuk membangun pembangkit 10.000 MW sedangkan sisanya yaitu 25.000 MW akan diserahkan ke pihak swasta melalui mekanisme IPP. Untuk mendukung mekanisme IPP, menurut dia, pemerintah telah memperpendek prosedur melalui penetapan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang harga patokan sehingga para pengembang yang akan menjual listriknya ke PLN tidak perlu melakukan negosiasi ulang karena harga listriknya sudah ditentukan.
“Kalau dulu kan untuk negosiasi saja butuh 1-2 tahun, dengan adanya peraturan ini kami harap proses negosiasi tidak lebih dari satu bulan,” tuturnya.
Selain itu, JK juga mendorong PLN untuk fokus menjadi perusahaan distribusi dan transmisi dengan menyalurkan listrik dari pembangkit milik para pengembang IPP. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun, pemerintah menetapkan program pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
Artikel ini ditulis oleh:
