Jakarta, Aktual.com – Pemerintah terus mendorong belanja infrastruktur, sebagai salah satu upaya menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski pagu anggaran Kementerian PUPR mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19, namun dipastikan hal itu tidak mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Termasuk juga proyek-proyek Padat Karya Tunai (PKT) yang diusung untuk penyerapan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari World Economic Forum (WEF) tahun 2019, indeks daya saing infrastruktur nasional yaitu sebesar 67,7 poin dengan urutan kelima dari sembilan negara di kawasan ASEAN.
Oleh sebab itu untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah tidak akan menghentikan sejumlah proyek infrastruktur strategis meski di tengah situasi ekonomi yang serba sulit seperti saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja, dalam diskusi bersama Forum Wartawan Pekerjaan Umum (Forwapu), Minggu (22/11/2020).
Menurut Endra, diantara beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi saat ini, yang memiliki daya dorong lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah melalui APBN.
Salah satu yang menjadi prioritas untuk mengakselerasi belanja pemerintah tersebut yaitu melalui sektor infrastruktur.
Endra menegaskan bahwa belanja infrastruktur tidak boleh terhenti meski di tengah covid-19. Sebab jika pemerintah tidak menggalakkan belanja untuk sektor, maka pertumbuhan ekonomi nasional terancam akan terpuruk lebih dalam.
Sebab sektor infrastruktur memiliki multiplier effect yang begitu besar terhadap sektor – sektor turunannya. Sehingga jika sektor ini terganggu maka secara otomatis sektor turunannya tersebut juga akan mengalami gangguan.
“Kita tetap bekerja dan menyediakan pekerjaan tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena sektor konstruksi (infrastruktur) kontribusinya terhadap PDB (product domestic bruto) itu mencapai 13 – 14 persen, kalau sektor konstruksi tersendat maka berdampak ke situ. Satu contoh sektor perumahan saja itu ada sektor ikutannya mencapai 140 – 170 sektor,” ujar Endra.
Dijelaskan olehnya bahwa Kementerian PUPR tahun 2020 ini mendapat alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur dan terkait lainnya sebesar Rp87 triliun dari semula sebesar Rp120 triliun.
Menciutnya pagu anggaran di Kementerian PUPR ini terjadi karena adanya kebijakan refocussing dan realokasi anggaran belanja untuk penanganan covid-19.
“Dari Rp87 triliun, per hari ini sudah terserap 75 persen. Itu menurut kami progres yang cukup baik di tengah pandemi. Ini bukti PUPR terus bekerja. Akhir tahun 2020 kita lihat banyak kegiatan yang bisa diselesaikan,” ulasnya.
Adapun beberapa program pembangunan infrastruktur yang akan digarap pemerintah hingga 2024 mendatang diantaranya adalah di sektor Sumber Daya Air (SDA) yaitu 61 unit bendungan, 500 embung, 500 ribu irigasi, 2 juta rehabilitasi irigasi, penyediaan air baku sebesar 50 meter kubik per detik, dan 2.100 km jaringan pengaman banjir dan abrasi pantai.
Kemudian di sektor pemukiman yaitu 100 persen akses air minum layak, 90 persen akses sanitasi layak, 11 kawasan pengembangan Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ), 5.555 unit pembangunan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar serta 10.000 penanganan kawasan kumuh.
Sementara untuk konektifitas jalan yaitu 2.724 km pembangunan jalan tol, 3.224 km pembangunan jalan baru, 38.726 m pembangunan jembatan dan 31.053 m pembangunan flyover /underpass.
Di sektor perumahan yaitu pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya dan 262.345 unit PSU perumahan.
“Jadi ketika konsumsi (rumah tangga) lemah, ekspor negatif, investasi minim maka satu – satunya sektor yang bisa diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi adalah belanja APBN dan yang paling bisa diandalkan adalah infrastruktur. Jadi wajar kalau infrastruktur ini terus diupayakan untuk terus dipertahankan,” pungkasnya. (SNU)
