Jakarta, Aktual.com – Legislator asal Aceh, Anggota Komisi II DPR RI FPKS Muhammad Nasir Djamil, mengatakan, apa yang dilakukan Risma menjadi perbincangan di jajaran komisi II DPR RI.

Bahkan para Wakil Rakyat di Senayan yang menangani tentang Pilkada juga mempertanyakan apakah surat yang diberikan Risma kepada masyarakat Surabaya memang benar berasal dari Wali Kota dua periode tersebut.

“Apa benar, apa berani ibu Risma begitu? Apa dia tidak takut, apa dia tidak tahu? Kira-kira begitu. Lalu, saya menimpali, jangan-jangan ini kontra intelijen,” katanya.

“Apa Bu Risma senekat itu? Sebodoh itu Bu Risma apakah dia dia tidak takut? Karena apapun ceritanya apakah dia yakin itu tidak bocor?” ujarnya lagi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diduga melakukan sejumlah pelanggaran Pilkada dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya.

Risma diduga membuat sebuah surat berisikan permohonan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Eri-Armudji, lantas mengirimkannya kepada warga Surabaya.

“Itu berarti pelanggaran, karena berpihak kepada salah satu paslon secara terang-terangan dan itu bisa kena delik pidana Pemilu. Bukan hanya Pemilu saja, tapi juga delik pidana lainnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI FPKS Muhammad Nasir Djamil kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (2/12).

Selain itu, Risma juga diduga menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan kampanye paslon tertentu.

Dalam pandangan Nasir Djamil, sebagai Wali Kota Surabaya, seharusnya Risma bersikap netral.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada warganya yang berisi ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon (Paslon) 01 Eri Cahyadi-Armudji, memantik beragam reaksi masyarakat setempat, salah satunya kecewa berat karena Risma dianggap melakukan pemaksaan.

”Pada awalnya saya senang, bangga, karena sebagai mendapatkan surat dari Wali Kota. Namun, saya kecewa setelah membuka surat, karena isinya kampanye,” tutur Eny Widyawati, salah seorang warga yang menerima surat dari Risma, warga Kapasari Pedukuhan, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, kepada wartawan, Rabu (2/12).

“Saya tidak mau didoktrin untuk memilih salah satu paslon seperti ini. Biarkan saya dan seluruh warga Surabaya menentukan pilihan sesuai hati nurani. Saya merindukan Bu Risma yang menjadi Wali Kota dan mengayomi seluruh warga Surabaya, bukan Wali Kota salah satu paslon,” tegas Eny menambahkan.

Menurut Eny, sebenarnya dia sangat hormat kepada Risma, puas dengan kepemimpinan Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Dan karena rasa hormat itulah, dirinya mau bergabung menjadi kader Posyandu, Bumantik, sampai PAUD.

Seperti diketahui, surat beramplop coklat itu dikirimkan ke segenap warga Surabaya sejak Selasa, (1/12).

Ada stempel bertulisan ”Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya” dikirimkan melalui kurir.

Bentuknya sangat menyerupai surat resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, lengkap dengan stempel bertinta ungu.(RRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Warto'i