Jakarta, Aktual.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) minta agar Menko Polhukam melihat data terlebih dahulu sebelum memuji kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
“Selaku Menko Polhukam, tentu akan lebih baik jika pak Mahfud MD berbicara menggunakan data. Jadi tidak sebatas asumsi semata. Sebab, masyarakat akan semakin skeptis melihat pemerintah jika pejabat publiknya saja berbicara tanpa ada dasar yang jelas,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan, Selasa (29/12).
Ia mengatakan berdasarkan catatan evaluasi satu tahun KPK yang dilakukan ICW dan TII terlihat ada kemunduran drastis kinerja KPK yakni menurunnya jumlah penindakan.
“Tahun 2019 jumlah penyidikan sebanyak 145, sedangkan tahun ini hanya 91. Selain itu, untuk penuntutan, tahun 2019 berjumlah 153, sedangkan tahun ini hanya 75,” jelasnya.
Sementara, lanjutnya, jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2020 era Firli hanya melakukan tujuh tangkap tangan. Padahal tahun 2019 OTT dilakukan sebanyak 21 kali, 2018 30 kali, 2017 19 kali, dan 2016 17 kali.
Menurutnya, juga telah terjadi degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Hal itu terbukti dari temuan lima lembaga survei sepanjang 2020. Mulai dari Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, LSI, dan Litbang Kompas.
“Menurunnya kepercayaan publik kepada KPK tidak lain karena peran pemerintah, yakni tatkala mengundangkan UU KPK baru dan memilih sebagian besar Komisioner bermasalah,” imbuhnya.
Selain itu, jelasnya, KPK juga telah gagal meringkus buronan. Karena sampai saat ini Caleg PDIP, Harun Masiku belum juga diringkus.
Menurutnya, Komisioner yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan nilai integritas dan tidak dapat menjaga etika sebagai pejabat publik. Hal itu terbukti dari putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPK Firli Bahuri yang terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter.
“ICW mengusulkan agar pak Mahfud MD membaca data terlebih dahulu agar pendapat yang disampaikan lebih objektif dan faktual,” tutup Kurnia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jika pestasi KPK di era Firli Bahuri lebih baik dibandingkan era Agus Rahardjo.
“KPK dianggap lemah lalu pemerintah lagi yang dituding. Tahun pertama KPK yang sekarang, dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya, itu jauh lebih banyak sekarang prestasinya,” ujar Mahfud dalam diskusi Dewan Pakar KAHMI bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Senin (28/12).
Menurutnya, tahun pertama KPK saat era Agus, mereka dinilai tidak bisa berbuat lebih. Berbeda dengan sekarang, KPK dinilai sudah mampu dan berani menangkap pejabat sekelas Menteri.
“Setahun sudah bisa berani menangkap menteri. DPR, DPD, DPRD, bupati, wali kota juga ditangkepin. Sudah lebih banyak saat ini sebenarnya,” katanya.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
