Jakarta, Aktual.com – Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G) memberikan rapor merah kepada kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah pimpinan Menteri Nadiem Makarim selama tahun 2020.
Dari 15 kebijakan dan program yang dinilai, sembilan diantaranya diberikan warna merah.
“Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilaiannya yaitu: 9 nilai merah (D dan E), 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Kalau dibagi diambil rata-rata, maka Nilai Mendikbud Nadiem adalah C,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan resminya, Senin (28/12).
Adapun sembilan kebijakan Nadiem Makarim yang mendapatkan nilai merah diantaranya penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Januari 2021.
“Nilai 68 kategori Predikat D alias nilai merah untuk rencana Kemendikbud dalam PTM Januari 2021 nanti. Mengingat kondisi terakhir, kasus covid-19 makin tinggi, ditambah libur siswa pasca UAS, Natal, dan Tahun Baru,” lanjutnya.
Selanjutnya, nilai merah dengan skor 70 diberikan pada program Merdeka Belajar. Nilai D tersebut diberikan, karena P2G menilai Kemendikbud tidak memiliki naskah akademik sebagai dasar filosofis kebijakan ini.
Sementara itu, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga diberikan rapor merah. Bahkan untuk PJJ, P2G memberi nilai E dengan skor 58.
Untuk, Program Organisasi Penggerak juga mendapat catatan buruk dengan nilai 69 atau predikat D. Meski sempat menuai polemik, program ini akhirnya ditunda menjadi 2021 mendatang.
Meski mendapat sambutan baik, program bantuan kuota internat Kemendikbud juga mendapat nilai merah, dengan skor 79 atau predikat D. Hal itu, dikarenakan terdapat permasalahan terkait penyaluran kuota yang tidak tepat sasaran sehingga terbuang sia-sia.
Nilai merah berikutnya, diberikan pada program profil Pelajar Pancasila, rencana perubahan kurikulum 2021 dan bentuk komunikasi Kemendikbud dengan pemangku kepentingan. Tiga program ini sama-sama mendapatkan nilai 70 atau predikat D.
Terakhir, P2G memberikan nilai 60 dengan predikat D kepada rencana Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Hal itu dikarenakan, belum ada naskah akademik dan kejelasan hukum atas kebijakan yang rencananya bakal dijalankan Maret 2021 itu.
berikut 15 penilaian untuk kebijakan Mendikbud di tahun 2020 oleh P2G:
- – Kebijakan Merdeka Belajar dengan nilai 70 (D).
- – Kebijakan Menghapus Ujian Nasional dengan nilai 100 (A).
- – Relaksasi Dana BOS dengan nilai 80 (B).
- – Kurikulum Darurat dengan nilai 92 (A).
- – Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dengan nilai 58 (D).
- – Program Organisasi Penggerak dengan nilai 60 (D).
- – Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak nilai 75 (C).
- – Asesmen Nasional Maret 2021 dengan nilai 60 (D).
- – Bantuan Kuota Internet dengan nilai 70 (D).
- – Bantuan Subsidi Upah Guru dengan nilai 90 (A).
- – Rekrutmen Satu Juta Guru Pada 2021 dengan nilai 95 (A).
- – Pelajar Pancasila dengan nilai 70 (D).
- – Penyederhanaan (Perubahan) Kurikulum 2021 dengan nilai 70 (D).
- – Komunikasi Kemendikbud dengan Pemangku Kepentingan dengan nilai 70 (D).
- – Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Januari 2021 dengan nilai 68 (D).(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
